Klikjambiviral.com, Jambi — Isu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Pol HD, berembus kencang pascasidang kode etik yang digelar di Mabes Polri pada 4 November 2026. Namun demikian, otoritas kepolisian hingga saat ini belum mengeluarkan konfirmasi resmi.
Kapolda Jambi, Irjen Widodo, S.H, M.H, maupun Kabid Propam Polda Jambi, Kombes. Pol. Robert Antoni Sormin, S.I.K.. tidak menjawab pertanyaan awak media melalui pesan singkat.
Informasi mengenai sanksi PTDH tersebut menyeruak setelah Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makalam mendatangi langsung Divisi Pengamanan Anggota (Propam) Mabes Polri di Jakarta untuk mempertanyakan kejelasan penanganan kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri 2026. Berdasarkan keterangan dari tim pendamping hukum, Kombes Pol HD dikabarkan telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada 4 November 2026 dengan hasil rekomendasi sanksi pemecatan.
Berawal dari Pengakuan Viral dan PTDH Bawahan
Nama Kombes Pol HD terseret ke dalam pusaran perkara setelah video pengakuan salah satu tersangka penipuan seleksi Bintara, Briptu MD, beredar luas di media sosial pada pertengahan Oktober 2026. Dalam rekaman video tersebut, Briptu MD mengklaim bahwa aliran dana dari praktik pungutan rekrutmen tersebut turut mengalir ke jajaran atasan.
Penyelesaian pelanggaran etik dalam perkara ini dilakukan secara terpisah sesuai jenjang kepangkatan dan lokasi dinas:
Tingkat Polda Jambi: Komisi Kode Etik Polda Jambi telah lebih dulu menjatuhkan sanksi PTDH terhadap dua oknum terduga pelaku di tingkat bawah, yakni Briptu MD dan Bripda Y.
Tingkat Mabes Polri: Berkas pemeriksaan
Kombes Pol HD ditarik ke Mabes Polri karena perwira menengah tersebut telah dimutasikan sebagai Asesor SDM Kepolisian Madya
Tingkat I SSDM Polri sejak akhir Juni 2026.
Menunggu Sikap Resmi Mabes Polri
Meski kabar pemecatan telah ramai diperbincangkan, jajaran Polda Jambi maupun Divisi Humas Mabes Polri belum memberikan rilis resmi atau dokumen putusan tertulis mengenai status akhir sidang etik mantan Karo SDM tersebut.
Sesuai tata kelola kehumasan di lingkungan kepolisian, pengumuman sanksi etik terhadap perwira menengah yang ditangani Mabes Polri merupakan domain resmi Divisi Humas Mabes Polri. Sementara itu, selain proses penegakan disiplin dan kode etik di pusat, penanganan dugaan tindak pidana umum terkait penipuan dan percaloan ini dilaporkan masih berproses di Ditreskrimum Polda Jambi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur LBH Makalam Justice Center, Romiyanto, S.H, M.H, mengatakan bahwa masyarakat menantikan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
“Benar, kami dapat informasi demikian dari tim kami di Jakarta. Kami berharap Polri akan semakin baik ke depannya. Semakin bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Romi pada 10 November 2026.












