Klikjambiviral.com, Muaro Jambi – Konflik agraria kembali memanas di Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi. Warga menuntut PT Wana Seponjen Indah memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Masyarakat mendesak perusahaan segera memfasilitasi pembangunan dua puluh persen kebun plasma.
Tuntutan tersebut terpampang tegas melalui spanduk protes milik warga desa. Warga menolak keras tawaran kompensasi dana hibah sebesar empat puluh juta.
Gelombang perlawanan warga ini mencuat keras sejak pertengahan bulan Oktober 2026. Aksi protes warga dengan spanduk merah viral di media sosial. Dana hibah murah tersebut dinilai sangat melukai rasa keadilan masyarakat desa. Uang kompensasi bersifat sementara dan cepat habis untuk kebutuhan pokok harian. Sebaliknya, kebun plasma akan menjamin masa depan ekonomi warga secara berkelanjutan.
Secara hukum, penyediaan kebun plasma dua puluh persen adalah kewajiban mutlak. Aturan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Undang-undang Perkebunan mewajibkan korporasi membangun kebun masyarakat sekitar area konsesi.
Kebijakan ini diperkuat melalui Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi. Pemenuhan kebun plasma bukanlah sebuah bentuk belas kasihan dari pihak korporasi. Korporasi wajib mematuhi ketetapan tersebut demi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.
Upaya mengganti hak plasma dengan dana hibah jelas melanggar aturan negara. PT Wana Seponjen Indah diduga mencoba mengakali hak agraria masyarakat desa. Korporasi meraup keuntungan besar dari pengelolaan konsesi lahan di wilayah tersebut.
Namun warga desa justru harus berjuang keras menuntut hak dasar mereka. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh tutup mata melihat polemik ini. Audit perizinan Hak Guna Usaha perusahaan harus segera dilakukan oleh bupati.












