Klikjambiviral.com, Jambi – Komisi IV DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP ini membahas dugaan pelanggaran hak pekerja. Kasus ini menyeret nama PT ABM Group Indonesia.
Mereka adalah pengelola usaha kuliner Cobek Panas Menantu. Rapat resmi digelar pada Sabtu, 23 Mei 2026. Seorang pekerja bernama Jodi menjadi korban kesewenangan.
LBH Makalam Justice Center hadir mendampingi kasus hukum ini.
Hak ketenagakerjaan Jodi diduga dirampas oleh pihak manajemen. Mulai dari masalah upah hingga pemecatan secara sepihak.
Bahkan, perusahaan diduga menahan ijazah asli milik Jodi.
Persoalan bermula saat Jodi terlambat masuk ke tempat kerja. Ia harus membantu acara persiapan pernikahan keluarganya.
Pihak manajemen marah hingga terjadi cekcok yang memanas.
Jodi diduga kuat mengalami perlakuan tidak manusiawi. Ditoyor-toyor saat sang manajer memanggilnya saat sedang mencuci piring.
Bahkan ketika dipecat, ia diminta melucuti seragam yang sedang dipakainya padahal tidak membawa pakaian pengganti. Alhasil Jodi pulang bertelanjang dada.
Martabat pekerja jelas dilecehkan dalam kasus ini. Direktur LBH Makalam, Romiyanto, S.H,. M.H. bersuara sangat lantang. Penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum sedikitpun.
“Ijazah pekerja wajib dikembalikan tanpa syarat,” tegasnya.
Kasus Cobek Panas Menantu ini hanyalah pintu masuk. Ribuan pekerja lain mungkin mengalami nasib serupa. Pekerja harus hidup layak tanpa ada intimidasi.
Pihak PT ABM Group hadir memberikan klarifikasi langsung. Mereka mengaku telah mengupayakan mediasi secara internal. Namun mediasi tersebut belum membuahkan hasil yang pasti.
Ketua Komisi IV DPRD, Martua Muda Siregar, merespons. Ia menyebut masalah ini sudah mulai menemukan titik terang. DPRD menyambut baik usulan pembentukan Posko Aduan Pekerja.
“Usulan ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Martua.
Pemerintah wajib hadir melindungi hak warga kecil. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
