Klikjambiviral.com, Jambi – Nasib mantan Karo SDM Polda Jambi akhirnya menemui titik terang. Kombes Pol Handoko resmi menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemecatan ini dijatuhkan usai sidang kode etik di Jakarta.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo telah memberikan konfirmasi secara langsung. Ia membenarkan pemecatan Handoko melalui pesan singkat pada Jumat pagi, 13 November 2026. “Ptdh,” jawab Kapolda Jambi singkat membenarkan kabar pemecatan oknum tersebut.
Konfirmasi Kapolda Jambi sejalan dengan temuan tim LBH Makalam sebelumnya. Tim advokat sempat mendatangi Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta. Mereka memantau langsung proses sidang etik Handoko pada awal November.
“Benar, kami dapat informasi demikian dari tim kami di Jakarta,” ungkap Romiyanto, (10/11) “Kami berharap Polri akan semakin baik ke depannya,” tambahnya lugas. “Semakin bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Direktur LBH Makalam memberikan apresiasi kepada penegak hukum Polri. Ia mendesak Polda Jambi terus bertindak profesional tanpa pandang bulu. Status pelaku suap tersebut kini murni sebagai warga sipil biasa. Kondisi ini seharusnya mempermudah langkah penyidik untuk menjerat hukum pelaku.
“Karena sudah bukan anggota, seharusnya lebih mudah ditetapkan sebagai tersangka,” desaknya (13/11).
Nama Handoko terseret pusaran skandal suap Bintara Polri tahun 2026. Keterlibatan ini terungkap dari nyanyian tersangka Briptu MD di bawah.
Briptu MD membeberkan aliran dana calo melalui sebuah video viral. Uang haram miliaran rupiah tersebut mengalir deras ke jajaran atasan. Dua oknum bawahan polisi telah resmi dipecat dengan tidak hormat.
Fokus publik kini beralih menyorot proses peradilan tindak pidana umum. Masyarakat mendesak penyidik segera mengusut tuntas skandal percaloan miliaran rupiah. Kasus penipuan besar ini tengah bergulir di Ditreskrimum Polda Jambi.
Keadilan sejati pantang berhenti hanya pada sekadar sanksi pemecatan administratif. Proses kurungan pidana wajib ditegakkan bagi para oknum yang terlibat. Penjara adalah pembuktian transparansi penegakan hukum negara tanpa pandang bulu.












